Bila PAN Merapat jadi Partai Koalisi, Reshuffle Kabinet Dinilai Bisa Saja Terjadi Tahun Ini

Reshuffle kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bisa saja terjadi bila Partai Amanat Nasional (PAN) benar merapat sebagai partai koalisi. Hal itu diungkapkan analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago. Pangi memPrediksi PAN akan mendapat satu atau dua kursi menteri di kabinet.

Reshuffle kabinet, kata Pangi, bisa saja terjadi di tahun kedua pemerintahan Jokowi yang jatuh pada Oktober 2021 mendatang. Lebih lanjut Pangi menyebut koalisi tambun presiden Jokowi perlu dipertanyakan. "Kita patut bertanya apa tujuan Presiden Jokowi atau pemerintah di balik pembentukan koalisi tambun di periode kedua."

"Biasanya grand coalition (koalisi besar) dibentuk pada periode pertama, periode kedua sudah nggak lagi fokus penambahan anggota koalisi," ujarnya. Menurut Pangi, patut pula dipertanyakan apakah ada agenda memuluskan langkah politik amandemen kelima menambah masa jabatan presiden tiga periode. "Menyeruak bau amis yang mulai tak sedap," ungkapnya.

Jika ini dimaksudkan untuk mengamankan rencana amandemen terkait isu diperpanjang masa jabatan presiden, Pangi menilai publik harus dengan tegas menolak untuk menutup pintu ini serapat rapatnya. "Karena dapat dipastikan tidak akan ada dialetika dan pembahasan yang rasional dan substantif, hanya akan unjuk kekuatan dan banyak banyakin suara, tanding tandingan jumlah kursi di parlemen," ujar Pangi. Sebelumnya diketahui hadirnya petinggi PAN dalam pertemuan Presiden Jokowi bersama parpol koalisi di Istana Presiden, Rabu (25/8/2021) menuai sorotan publik.

Sebab, diketahui PAN bukan lah partai pendukung alias koalisi pemerintahan Jokowi. Publik pun beranggapan kini PAN berpindah haluan ke tim koalisi. Berangkat dari pertemuan ini, isu dugaan presiden akan me reshuffle kabinet hingga mengamandemen UUD 1945 pun beredar di publik.

Terkait beredarnya kabar dugaan ini, Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman pun buka suara. Fadjroel menegaskan, presiden bersama jajaran menterinya saat ini sedang fokus menangani pandemi Covid 19. "Presiden Joko Widodo selalu mengatakan bahwa persoalan hari ini adalah menyelesaikan pandemi Covid 19," kata dia dalam diskusi virtual YouTube MNC Trijaya FM, Sabtu (25/8/2021).

Hal mengenai isu reshuffle kabinet, Fadjroel menyebut itu hak prerogatif Presiden. Ia hanya bisa menanggapi kabar itu, bila Presiden Jokowi angkat bicara terlebih dahulu. "Tentang reshuffle kabinet, itu adalah hak prerogatif beliau. Saya hanya bisa bicara tentang reshuffle setelah presiden bicara."

"Walau mungkin sesuatunya sudah beredar di mana mana, tapi saya tak akan melanggar SOP." "Presiden dulu bicara, baru saya bicara. Karena saya prajurit dan beliau adalah panglima tertinggi," jelas Fadjroel. Kemudian, untuk isu dugaan amandemen UUD 1945 terkait jabatan presiden 3 periode, Fadjroel menampik kabar tersebut.

Menurutnya, mengubah pasal UUD 1945 adalah kewenangan penuh milik MPR bukan pemerintah. Ia juga menuturkan, Presiden sudah beberapa kali secara tegas menolak masa jabatan 3 periode. "Ini wilayahnya MPR. Pemerintah tidak terlibat di dalamnya."

"Tapi presiden sudah 2 kali mengatakan tidak setuju. Pertama, terkait dengan presiden 3 periode. Kedua, beliau tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan," papar dia. Fadjroel menyebut Presiden Jokowi tegak lurus dengan UUD 1945 dan menghormati amanah reformasi 1998. "Karena presiden 2 periode itu adalah masterpiece dari gerakan reformasi 1998," jelas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto juga angkat bicara setelah pihaknya hadir ke Istana. Yandri menyebut, pertemuan dengan Jokowi dan beberapa parpol ini berjalan kondusif. Menurutnya, topik pembicaraan dalam pertemuan ini hanya persoalan program pemerintah selama menangani pandemi Covid 19.

"Di pertemuan itu, situasinya sangat kondusif bagus, situasi istana sangat membangun." "Setahu saya, sepulang Istana, bang Zul ketemu sama kami menyampaikan, pak Presiden hanya menyampaikan program yang sudah dicapai di tengah banyak permasalahan ini," ucap Yandri, masih dari sumber yang sama, Sabtu (28/8/2021). Lanjut Yandri, dalam diskusi itu, Ketua Umum PAN juga diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat.

"Semua ketua umum diberi kesempatan. Ini yang menariknya, termasuk Ketua Umum PAN," imbuhnya. Yandri melanjutkan, hingga saat ini belum ada pembicaraan soal koalisi. Menurutnya, masuknya parpol ke koalisi Jokowi adalah hak sang presiden sendiri.

"Belum ada pembicaraan koalisi, atau kapan reshuffle itu sama sekali tidak disinggung," kata Yandri. Dari undangan pertemuan ini, kata Yandri, pihaknya sangat merasa terhormat bisa diajak berdiskusi dengan Jokowi dan parpol lainnya. "Kami merasa terhormat dan berterima kasih pada pak Jokowi yang sudah melibatkan ketua umum PAN dan Sekjen diundang untuk berbicara mengenai masalah bagaimana menghadapi problem yang begitu hebat di negeri ini," jelas dia.